BPUPKI itu terdiri atas 62 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh negara Indonesia kemudian 7 anggota lainnya yang telah menjadi perwakilan bangsa Jepang, yang dimana diketuai oleh?

Oleh Diposting pada
Rate this post

BPUPKI itu terdiri atas 62 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh negara Indonesia kemudian 7 anggota lainnya yang telah menjadi perwakilan bangsa Jepang, yang dimana diketuai oleh?

Jawaban : dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

Susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan”

Adapun susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” ini adalah sebagai berikut :

  • Ir. Soekarno (ketua)
  • Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  • Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  • Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  • Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  • Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  • Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  • Haji Agus Salim (anggota)
  • Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak “Islam”) yang terjadi di rumah Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta,

maka pada tanggal 22 Juni 1945 “Panitia Sembilan” kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement”.

Setelah itu sebagai ketua “Panitia Sembilan”, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu.

Dalam detik-detik yang menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta sebagai Gentlement Agreement bangsa Indonesia.

Naskah “Piagam Jakarta” yang ditulis dengan menggunakan ejaan Republik ditandatangani oleh seluruh anggota “Panitia Sembilan”.

Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia,

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.

Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI yang diadakan di kantor besar Jawa Hokokai.

Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan “Pembukaan (bahasa Belanda: “Preambule”) Undang-Undang Dasar 1945″, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas. Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidian dan Guan.

Bagi Sekutu, pulau-pulau tersebut sangat penting (terutama Saipan) karena jarak Saipan – Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA.

Sementara Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jendral Douglas Mac Arthur melalui siasat loncat kataknya berhasil pantai Irian dan membangun markasnya di Holandia (Jayapura).

Dari Holandia inilah Mac Arthur akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain kekuatan Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku,

Sulawesi, Surabaya dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang, terutama di wilayah Ambon, Makassar, Manado, Tarakan,

Balikpapan, dan Surabaya. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif (menyerang) berubah menjadi defensif (bertahan).

Kepada bangsa Indonesia, pemerintah militer Jepang masih tetap menggembar gemborkan (meyakinkan) bahwa Jepang akan menang dalam perang Pasifik. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki.

Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku Ginkai) mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah “Deklarasi Kaiso”.

Sejak saat itu, Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo.

Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga untuk merealisasikan janjinya pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa,

Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang:

Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

Lihat Juga;

Posting terkait: