Megawati, Iran, dan Otoritas Sejarah Indonesia yang Kembali Diperhitungkan Penayangan pesan belasungkawa Megawati Soekarnoputri melalui televisi Iran pada awal Juli 2026 membuka pembicaraan menarik mengenai posisi sejarah dalam hubungan antarnegara. Megawati tidak sedang menjabat sebagai kepala negara, menteri luar negeri, ataupun utusan resmi pemerintah ketika menyampaikan penghormatan atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Namun, pesan tersebut memperoleh ruang dalam siaran Iran karena membawa sesuatu yang melampaui susunan protokol, yaitu hubungan dengan Bung Karno, Konferensi Asia Afrika, Pancasila, dan pertemuan pribadi dengan Khamenei.
Peristiwa ini berlangsung ketika pemerintah Indonesia juga menyiapkan delegasi resmi untuk menghadiri rangkaian pemakaman Khamenei. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani dikirim sebagai perwakilan tingkat tinggi Indonesia. Dua jalur kemudian terlihat berjalan berdampingan. Pemerintah membawa kewenangan resmi negara, sedangkan Megawati membawa ingatan panjang mengenai hubungan Indonesia dengan Iran.
Pesan Megawati Masuk ke Ruang Duka Iran
Televisi Iran menayangkan pesan Megawati menjelang pemakaman terakhir Khamenei di Mashhad. Dalam rekaman tersebut, Presiden ke 5 Republik Indonesia itu menggambarkan Khamenei bukan hanya sebagai pemimpin politik dan tokoh agama, tetapi juga sebagai figur yang mempertahankan kedaulatan Iran.
Megawati menghubungkan perjuangan Khamenei dengan gagasan yang pernah disampaikan Bung Karno mengenai kemerdekaan bangsa, penolakan terhadap kolonialisme, dan pembentukan tatanan internasional yang lebih adil. Ia juga mengenang pertemuannya dengan Khamenei ketika melakukan kunjungan resmi ke Teheran pada 2004.
Video itu dikirimkan melalui Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta. Penayangannya oleh media Iran memperlihatkan bahwa otoritas setempat menganggap pesan tersebut layak disampaikan kepada masyarakat luas dalam periode berkabung nasional.
Pilihan Iran memberikan ruang kepada Megawati tidak dapat dilepaskan dari identitasnya. Ia berbicara sebagai mantan presiden, Ketua Umum PDI Perjuangan, anggota keluarga Bung Karno, dan tokoh yang pernah bertemu langsung dengan Khamenei.
Otoritas Sejarah Berbeda dari Kekuasaan Formal
Istilah otoritas sejarah tidak merujuk pada kewenangan yang tercantum dalam undang undang. Megawati tidak dapat mengeluarkan kebijakan luar negeri atas nama pemerintah yang sedang berkuasa. Ia juga tidak mempunyai kedudukan untuk menandatangani perjanjian internasional atau memberikan komitmen resmi kepada Iran.
Otoritas sejarah lahir dari pengalaman, hubungan pribadi, warisan politik, dan kemampuan seseorang menghubungkan kejadian hari ini dengan perjalanan bangsa pada periode sebelumnya. Pengaruh semacam ini tidak memiliki kekuatan administratif, tetapi dapat memperoleh penerimaan emosional dan simbolik yang tinggi.
Dalam hubungan Indonesia dan Iran, Megawati membawa nama Bung Karno yang sangat dekat dengan sejarah Konferensi Asia Afrika. Iran merupakan salah satu peserta pertemuan di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Konferensi itu mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika untuk membicarakan kerja sama, kedaulatan, perdamaian, dan penolakan terhadap penjajahan.
Kehadiran Iran dalam Konferensi Asia Afrika menjadi bagian dari ingatan diplomatik kedua negara. Bagi Teheran, Indonesia bukan hanya negara Asia Tenggara dengan hubungan ekonomi dan politik. Indonesia juga dipandang sebagai salah satu pusat lahirnya gagasan solidaritas negara yang tidak ingin dikendalikan oleh kekuatan besar.
“Otoritas sejarah tidak menggantikan diplomasi resmi, tetapi dapat membuka pintu yang kadang tidak mampu dibuka hanya melalui surat tugas dan susunan protokol.”
Surat Duka Sudah Dikirim Sejak Awal Maret
Respons Megawati atas wafatnya Khamenei sebenarnya telah disampaikan beberapa bulan sebelum video tersebut ditayangkan. Pada 3 Maret 2026, perwakilan PDI Perjuangan membawa surat belasungkawa Megawati kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Surat diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah. Megawati menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Dalam surat tersebut, Megawati berbicara atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan kelompok masyarakat Indonesia yang mendukung perdamaian serta kedaulatan bangsa. Ia menyebut Khamenei sebagai ulama dan negarawan yang memimpin Iran dalam tekanan geopolitik, sanksi ekonomi, dan ancaman militer.
Megawati juga menyatakan penolakannya terhadap serangan militer sepihak. Ia mendorong penyelesaian perselisihan melalui dialog, perundingan yang adil, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan hukum internasional.
Surat itu memiliki susunan yang berbeda dari pernyataan diplomatik pemerintah. Bahasa yang digunakan lebih personal, ideologis, dan historis. Megawati tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga menjelaskan alasan kedekatan dirinya dengan Iran.
Bung Karno Menjadi Jembatan Utama
Nama Bung Karno menempati posisi utama dalam pesan Megawati. Presiden pertama Indonesia itu dikenal melalui perjuangan antikolonialisme, dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Asia dan Afrika, serta usaha membangun kekuatan politik di luar dua blok besar pada masa Perang Dingin.
Konferensi Asia Afrika 1955 lahir ketika sebagian besar dunia berada dalam persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. Negara yang baru merdeka menghadapi tekanan untuk mengikuti salah satu kubu. Indonesia bersama India, Pakistan, Burma, dan Ceylon mendorong pertemuan yang memberi ruang bagi negara Asia serta Afrika menyampaikan kepentingannya sendiri.
Konferensi tersebut menghasilkan Dasasila Bandung. Isinya mencakup penghormatan terhadap kedaulatan, persamaan negara besar dan kecil, larangan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penyelesaian perselisihan secara damai, serta penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan.
Prinsip itu tetap mudah diterima Iran karena negara tersebut sering menempatkan persoalan kedaulatan sebagai unsur utama kebijakan luar negerinya. Ketika Megawati menyebut Bung Karno dan Bandung, ia menggunakan bahasa politik yang sudah dikenal oleh elite Iran selama puluhan tahun.
Pancasila Masuk dalam Ingatan Pertemuan 2004
Megawati juga membawa pengalaman langsung ketika menjabat sebagai presiden. Dalam pesannya, ia mengenang kunjungan resmi ke Teheran pada 2004 untuk menghadiri pertemuan kelompok Developing Eight atau D 8 sekaligus memperkuat kerja sama Indonesia dan Iran.
Pada kunjungan tersebut, Megawati bertemu Khamenei. Ia menyatakan bahwa pemimpin Iran itu memberikan penghormatan terhadap Pancasila dan semangat Bandung sebagai rujukan dalam membangun negara yang merdeka serta bermartabat.
Pertemuan pribadi memberi bobot berbeda pada ucapan duka Megawati. Ia tidak berbicara tentang Khamenei hanya berdasarkan laporan diplomatik atau informasi media. Megawati pernah berdialog dan merasakan langsung gaya kepemimpinan tokoh tersebut.
Dalam diplomasi, pertemuan pemimpin sering meninggalkan ingatan yang bertahan lebih lama daripada masa jabatan. Catatan resmi tersimpan di arsip negara, tetapi kesan personal tetap dibawa oleh tokoh yang mengalaminya.
Ketika salah satu tokoh meninggal, orang yang pernah terlibat langsung dapat berbicara dengan kedalaman yang sulit ditiru oleh pernyataan kelembagaan. Hal inilah yang terlihat dalam pesan Megawati.
Delegasi Resmi Indonesia Menghadapi Urusan Protokol
Pada jalur resmi, pemerintah Indonesia semula berencana diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat. Keputusan tersebut diambil karena sejumlah pejabat tinggi memiliki agenda kenegaraan lain di Indonesia.
Pemerintah Iran kemudian menyampaikan bahwa akses ke bagian tertentu dalam upacara pemakaman dibatasi bagi pejabat dengan kedudukan lebih tinggi daripada duta besar. Pemerintah Indonesia lalu memutuskan mengirim Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Delegasi tingkat tinggi itu bertugas menghadiri pemakaman Khamenei serta melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Muzani hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto.
Kejadian tersebut memperlihatkan ketatnya protokol dalam acara kenegaraan Iran. Kedudukan seorang pejabat menentukan akses, tempat duduk, pertemuan yang dapat dihadiri, dan pesan politik yang diterima tuan rumah.
Delegasi resmi membawa legitimasi pemerintahan Indonesia yang sedang berjalan. Namun, pengaturan itu juga memperlihatkan bahwa diplomasi kelembagaan dapat terjebak dalam persoalan tingkat jabatan apabila persiapan dan pembacaan terhadap tata upacara negara lain tidak dilakukan sejak awal.
Penunjukan Ketua MPR Memunculkan Perdebatan
Keberangkatan Ahmad Muzani turut memunculkan pembicaraan di dalam negeri. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mempertanyakan istilah pengutusan Ketua MPR oleh presiden karena MPR dan lembaga kepresidenan mempunyai kedudukan yang setara sebagai lembaga negara.
Muzani kemudian menjelaskan bahwa ia hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo untuk mewakili bangsa dan negara Indonesia. Menurutnya, presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan memilih tokoh yang dianggap layak mewakili Indonesia dalam kegiatan tertentu.
Perdebatan tersebut berkaitan dengan tata hubungan antarlembaga setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang berada di atas presiden. Presiden juga tidak berada di atas MPR.
Meski demikian, seorang pejabat lembaga negara dapat menerima permintaan untuk menjalankan misi tertentu dalam kapasitas pribadi sebagai utusan khusus. Hal yang perlu diperjelas adalah dasar penugasan, sumber anggaran, susunan delegasi, serta posisi yang digunakan ketika bertemu pihak asing.
Pembicaraan mengenai prosedur tersebut penting untuk menjaga ketertiban ketatanegaraan. Namun, bagi tuan rumah, perhatian sering kali lebih tertuju kepada tingkat perwakilan dan pesan yang dibawa daripada perdebatan hukum di negara asal delegasi.
Iran Membaca Jabatan dan Garis Sejarah
Iran merupakan negara dengan budaya politik yang memberi perhatian kuat kepada simbol, pengorbanan, kepemimpinan agama, dan kesinambungan perjuangan. Upacara pemakaman Khamenei disusun selama beberapa hari di Teheran, Qom, sejumlah kota suci di Irak, dan Mashhad.
Prosesi itu tidak hanya menjadi acara penghormatan terhadap tokoh yang meninggal. Pemerintah Iran menggunakannya untuk memperlihatkan persatuan nasional, ketahanan negara, dan keberlanjutan kepemimpinan setelah kematian Khamenei.
Dalam suasana semacam itu, pesan Megawati mudah memperoleh perhatian. Ia hadir melalui rekaman dengan membawa garis sejarah Indonesia yang dapat dihubungkan dengan perjuangan antikolonialisme Iran.
Di satu sisi, Iran tetap menilai kedudukan formal delegasi pemerintah. Duta besar dianggap belum cukup untuk memperoleh akses tertentu sehingga Jakarta mengirim menlu dan Ketua MPR. Di sisi lain, televisi Iran menayangkan Megawati yang tidak memegang jabatan pemerintahan.
Dua tindakan itu tidak bertentangan. Iran membaca siapa yang datang dengan jabatan dan siapa yang datang membawa hubungan sejarah. Kedua jenis pengaruh tersebut mempunyai fungsi berbeda dalam diplomasi.
Indonesia Memiliki Modal yang Lebih Besar dari Protokol
Hubungan luar negeri Indonesia sering dijelaskan melalui perdagangan, investasi, pertahanan, energi, dan perlindungan warga negara. Semua bidang tersebut penting, tetapi Indonesia juga memiliki modal berupa sejarah perjuangan kemerdekaan.
Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu kekuatan diplomatik paling besar yang dimiliki Indonesia. Pertemuan tersebut melahirkan prinsip yang kemudian membantu negara terjajah membangun solidaritas dan memperjuangkan kemerdekaan. Museum Konferensi Asia Afrika menyebut semangat Bandung ikut menentukan perjalanan banyak bangsa setelah 1955.
Modal tersebut tidak seharusnya hanya muncul dalam pidato peringatan tahunan. Pemerintah dapat menggunakannya untuk membangun hubungan dengan negara Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Pasifik yang memiliki pengalaman panjang menghadapi kolonialisme.
Iran memahami bahasa semacam itu. India juga sering menempatkan hubungan peradaban sebagai dasar hubungan luar negerinya. Negara lain membawa sejarah agama, jalur perdagangan, bahasa, atau perjuangan bersama untuk memperkuat hubungan resmi.
“Indonesia tidak kekurangan warisan diplomatik. Persoalannya terletak pada kemampuan negara mengolah warisan itu menjadi bahasa yang hidup dan dipercaya oleh mitra internasional.”
Ketergantungan pada Tokoh Mengandung Risiko
Pengaruh Megawati memperlihatkan kekuatan diplomasi personal, tetapi keadaan tersebut juga menunjukkan kelemahan apabila hubungan sejarah hanya tersimpan pada individu. Hubungan antarnegara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu keluarga, satu partai, atau satu mantan pemimpin.
Dokumen mengenai kunjungan Megawati ke Iran, percakapan dengan Khamenei, kerja sama pada era pemerintahannya, serta keterlibatan Iran dalam Konferensi Asia Afrika perlu diolah oleh lembaga negara. Kementerian Luar Negeri, Arsip Nasional, perguruan tinggi, dan pusat kajian dapat menyusunnya menjadi pengetahuan yang dapat digunakan diplomat generasi berikutnya.
Tanpa usaha tersebut, negara akan kehilangan kesinambungan setiap kali pemerintahan berganti. Pejabat baru mungkin memahami daftar kerja sama ekonomi, tetapi tidak mengenal hubungan emosional yang telah dibangun pendahulunya.
Diplomasi personal seharusnya menjadi tambahan bagi diplomasi negara, bukan penggantinya. Pengalaman mantan presiden dapat digunakan melalui forum penasihat, misi kebudayaan, pertemuan antartokoh, atau utusan khusus dengan aturan yang jelas.
Kritik terhadap Megawati Tetap Perlu Ditempatkan Secara Wajar
Pengakuan Iran terhadap pesan Megawati tidak berarti seluruh pandangan politiknya harus diterima tanpa kritik. Pernyataan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia perlu dibedakan dari sikap resmi pemerintah.
Megawati berhak menyampaikan solidaritas sebagai warga negara, mantan presiden, dan pemimpin partai. Namun, hanya pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan luar negeri nasional. Pembeda ini harus dijaga agar mitra asing memahami posisi resmi Indonesia.
Pemerintah Indonesia sendiri pada 9 Maret 2026 menyerukan penghentian serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pada saat yang sama, Indonesia meminta Iran menghentikan serangan yang menargetkan sejumlah negara tetangga. Pemerintah menekankan penghormatan terhadap hukum internasional, pengendalian diri, dialog, dan diplomasi.
Pernyataan tersebut lebih berimbang dibandingkan surat Megawati yang menempatkan dukungan lebih kuat kepada Iran. Perbedaan itu wajar karena pemerintah harus mempertimbangkan hubungan dengan seluruh negara di kawasan, keselamatan warga Indonesia, jalur energi, dan kestabilan regional.
Pancasila dan Bandung Perlu Menjadi Bahasa Diplomasi Aktif
Pengalaman Megawati memperlihatkan bahwa Pancasila dapat dibicarakan di luar urusan domestik. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memiliki hubungan dengan persoalan internasional.
Semangat Bandung juga menyediakan dasar bagi Indonesia untuk berbicara mengenai kedaulatan, larangan penggunaan kekuatan, kesetaraan negara, dan penyelesaian perselisihan secara damai. Prinsip tersebut masih relevan ketika dunia kembali dipenuhi persaingan kekuatan besar.
Indonesia dapat membawa prinsip itu tanpa harus menyetujui seluruh kebijakan Iran. Persahabatan sejarah tidak berarti kehilangan kemampuan mengkritik. Hubungan yang matang justru memungkinkan dua negara membicarakan perbedaan sambil mempertahankan penghormatan.
Dalam kasus wafatnya Khamenei, Megawati berhasil mengaktifkan kembali hubungan yang dibangun melalui Bung Karno, Bandung, dan pertemuan 2004. Pemerintah kemudian hadir melalui delegasi tingkat tinggi untuk memastikan Indonesia tetap terwakili secara resmi.
Kedua jalur tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia bekerja lebih kuat ketika kewenangan negara bertemu dengan ingatan sejarah. Tugas berikutnya berada pada lembaga resmi untuk memastikan hubungan semacam itu tidak menghilang setelah tokoh yang menyimpannya tidak lagi aktif di panggung politik.
